Bawaslu Batang Hari lakukan Pencegahan Penyalahgunaan Bansos Covid-19

Ketua Bawaslu Bapak Indra Tritusian selaku Divisi Penindakan dan pelanggaran beserta Anggota Bawaslu Bapak Iskandar, SE Divisi Pengawasan, Humas, Hubal Koordinasi kepada Kepala Dinas Sosial terkait pencegahan terjadinya penyalahgunaan bantuan sosial ke arah politik praktis.

"Disini kami koordinasi terkait bantuan sosial Covid-19 dalam rangka Pencegahan terjadinya penyalahgunaan bansos ke arah Politik Praktis sesuai amanat pasal 71 ayat 3 UU No 10 tahun 2016 yang pada intinya Bupati dan Wakil Bupati dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yg menguntungan atau merugikan salah satu pasangan calon baik didaerah sendiri maupun didaerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum waktu penetapan Pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. dan Pasal 76 Ayat 1 Huruf a) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang pada intinya menyebutkan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan atau keuntungan pribadi atau kelompok politik untuk kepentingan Politik nya". Pungkas, Ketua Bawaslu (Indra Tritusian).

Sementara itu kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari menyebutkan Bansos Covid - 19 ini diberi nama BBT (Bantuan Batang Hari Tunai) dalam bentuk uang tidak dalam bentuk barang dan pihaknya sampai saat ini masih melakukan pendataan calon penerima bansos setelah final baru disalurkan" Pungkas Kadis Sosial

Ketua Bawaslu Bapak Indra Tritusian selaku Divisi Penindakan dan pelanggaran beserta Anggota Bawaslu Bapak Iskandar, SE Divisi Pengawasan, Humas, Hubal Koordinasi kepada Kepala dinas Sosial terkait pencegahan terjadinya penyalahgunaan bantuan sosial ke arah politik praktis.

Sementara itu kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari menyebutkan Bansos Covid - 19 ini diberi nama BBT (Bantuan Batang Hari Tunai) dalam bentuk uang tidak dalam bentuk barang dan pihaknya sampai saat ini masih melakukan pendataan calon penerima bansos setelah final baru disalurkan" Pungkas Kadis Dinsos . Selasa (12/05/20)