Dalam Memperkuat Komitmen Kinerja Dan Akuntabilitas Bawaslu Batang Hari Melaksanakan Kegiatan Penandatanganan IKU Tahun 2026

BATANG HARI - Bawaslu Kabupaten Batang Hari melaksanakan penandatangan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2026 sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan kualitas pelaksanaan tugas kelembagaan. 

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bawaslu Provinsi Jambi secara online dengan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Instruksi Ketua Bawaslu Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Penandatanganan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Pemilu Tahun 2026, Rabu (12/08/2026). 
 

Di lingkungan Bawaslu KKabuapten batang Hari, kegiatan dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Batang Hari Kaspun Nazir, S.Hum., M.Hum kemudian Anggota Bawaslu Kabupaten Batang Hari Absor, S.H., M.H dan Anggota Bawaslu Kabupaten Batang Hari Robbiansyah, S.Hum berhalangan hadir dikarenakan sedang izin sakit. 

Kaspun Nazir mengatakan melalui penandatangan IKU 2026, untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. 

"Penandatanganan IKU 2026 ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran dalam menjalankan program kerja. Setiap individu dan unit kerja diharapkan mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian target kinerja organisasi," jelas Kaspun. 

Dalam waktu yang sama Absor juga mengatakan penandatanganan IKU 2026 ini bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan seluruh target kinerja dapat dicapai secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. 

"Dengan adanya penandatanganan IKU 2026, kita berharap seluruh jajaran semakin solid dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kelembagaan," tutup Absor. 

Melalui penandatangan IKU tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Batang Hari berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memastikan setiap target kinerja yang telah ditetakan dapat diwujudkan secara optimal.